Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menganggap beberapa orang dari 19 capim KPK dianggap tak layak diloloskan hingga ke Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu menyusul hasil penilaian sepihak koalisi terhadap proses wawancara seluruh capim KPK selama tiga hari ke belakang. Salah satu yang memberatkan, yakni soal tak taat melaporkan harta kekayaan dan integritas.
"Kami memiliki catatan terhadap beberapa kandidat yang tak layak, karena masih ada yang belum laporan harta kekayaan dan masalah integritas," kata peneliti Indonesia Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).
Bahkan lanjutnya, ada calon yang tak mengerti undang-undang tindak pidana korupsi. Hal itu merupakan masalah yang sangat serius bila Pansel tak memperhatikannya, atau lolos dalam seleksi tersebut.
"Bagaimana jadinya nanti bila kandidat yang tak layak itu memimpin KPK," ujarnya.
Dalam tes wawancara selama tiga hari yang berlangsung juga ada calon yang pandangannya kontraproduktif dengan lembaga pemberantasan korupsi itu.
"Bahkan ada calon yang berpandangan, KPK ini hanya ad hoc yang 5-10 tahun ke depan bisa dibubarkan. Ini kan bahaya kalau orang seperti ini memimpin KPK ke depan. KPK bisa hancur dari dalam oleh orang-orang seperti ini," tandasnya.
Kendati demikian, dia enggan menjelaskan siapa-siapa saja nama-nama kandidat yang tidak layak hasil penilaian tersebut.
Menurutnya tidak etis disampaikan kepada publik saat ini, hal itu untuk menghindari supaya koalisi masyarakat anti korupsi ini tidak dinilai mendukung calon tertentu dan manjatuhkan calon lain.
"Hasil penilaian ini akan kami sampaikan kepada tim Pansel sebagai pertimbangan," pungkasnya.
