Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada bergaining politik atas dukungan PAN buat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Dia membantah jika disebut pergeseran dukungan PAN, yang tadinya berada di barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), lantaran jatah menteri atau lainnya.
"Tidak ada praktik politik praktis di situ," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2015).
Namun dia tidak akan menolak jika memang ada kader PAN yang membantu pemerintahan.
"Kalau jabatan itu kan urusan presiden lah ya. Sudahlah tidak perlu berandai-berandai, jabatan itu kan amanat saja. Itu urusan presiden," tuturnya.
Zulkifli beralasan, perpindahan dukungan ini lantaran PAN sadar dengan kondisi bangsa saat ini, di mana situasi ekonomi semakin berat dan politik memanas.
"Jadi dua sendi negara, kekuatan di negara itu kan ekonomi dan politik. Jadi kalau negara kuat, tangguh, kompak, insya Allah kesulitan seberat apapun bisa kita hadapi," ujarnya.
Dia menyatakan, pendiri PAN Amien Rais pun sudah mengetahui langkah politik ini. Amien, kata Zulkifli juga sudah merestui hal ini.
"Pak Amien yang penting tidak boleh terusik NKRI, jadi kalau Pak Amin melihat NKRI terganggu, Pak Amien bersedia melakukan apa saja, boleh apapun asal NKRI aman, kehadiran partai dirasakan rakyat, keberpihakan terhadap bangsa dan negara dinomor satukan. Itu cita-cita PAN yang disebut politik kebangsaan," terangnya.
Dengan bergabungnya PAN ke pemerintah ini, Zulkifli yakin bisa membantu untuk meringankan masalah ekonomi dan politik yang meruncing belakangan ini.
"Dengan begini sinyal kuat bagi pelaku usaha, investor, bahwa kita kompak, solid, kuat. Mudah-mudahan ini merupakan sinyal baik bahwa kita solid. Sehingga orang mau lagi membangun di sini, investasi di sini. Tekanan terhadap rupiah berkurang. Dan ekonomi tumbuh kembali. itulah parpol dirasakan kehadirannya oleh rakyat," terang Zulkifli.
