Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Badan Reserse Kriminal Polri terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility Pertamina Foundation. Surat pemberitahuan penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono diterima kejaksaan Rabu (2/9/2015) kemarin.
"Kami sudah terima SPDP-nya (Nina Nurlina) kemarin," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T. Spontana, Kamis (3/9/2015).
Pada salinan SPDP yang diterima kejaksaan, mantan calon pimpinan KPK itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selain itu, Nina juga disangka melanggar Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto Pasal 64 KUHP.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan penyidik telah menetapkan Nina sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus juga telah mengeluarkan SPDP.
"SPDP sudah keluar. Dia (Nina) sudah tersangka," kata Budi Waseso di Mabes Polri.
Selanjutnya, kata Budi, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nina sebagai tersangka. Namun, jadwal pemanggilannya belum ditentukan.
"Pemeriksaan tergantung penyidik, nanti ditentukan jadwalnya," katanya.
"Kami sudah terima SPDP-nya (Nina Nurlina) kemarin," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T. Spontana, Kamis (3/9/2015).
Pada salinan SPDP yang diterima kejaksaan, mantan calon pimpinan KPK itu disangka melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selain itu, Nina juga disangka melanggar Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto Pasal 64 KUHP.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan penyidik telah menetapkan Nina sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus juga telah mengeluarkan SPDP.
"SPDP sudah keluar. Dia (Nina) sudah tersangka," kata Budi Waseso di Mabes Polri.
Selanjutnya, kata Budi, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nina sebagai tersangka. Namun, jadwal pemanggilannya belum ditentukan.
"Pemeriksaan tergantung penyidik, nanti ditentukan jadwalnya," katanya.
