Suara.com - Puluhan petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kini telah mengambil alih perparkiran di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015). H
Hal itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyusul laporan ada oknum dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pemungutan liar (Pungli) serta mempekerjakan belasan juru parkir.
"Ya supaya resmi," kata Ahok di Balai Kota DKI.
Menurut pengamatan suara.com, setiap mobil atau motor yang ingin memasuki gedung DPRD DKI harus mengambil karcis masuk terlebih dahulu.
Ahok menegaskan, setelah sosialisasi tersebut dilakukan beberapa hari ke depan, maka nanti akan ditentukan tarif parkirnya.
"Ya. Nanti baru kita atur (tarif parkirnya seperti apa)," jelasnya.
Pengaturan parkir baru diberlakukan setelah Ahok mencopor Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta Ahmad Sotar Harahap pada Jumat lalu (4/9/2015). Jabatan itu kini dipegang oleh Muhammad Yuliadi yang sebelumnya menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Barat.
Sekwan diganti lantaran Ahok kesal dengan kasus pungli di lahan parkir lantai 3 gedung DPRD. Ahok curiga uang pungli mengalir ke kantong salah satu pejabat yang kini telah dicopot itu.
