Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil masih mempertanyakan proses mutasi Komisaris Jenderal Budi Waseso dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Badan Narkotika Nasional. Menurut dia, proses mutasi tidak logis sehingga di Senayan muncul wacana pembentukan Panitia Khusus Pelindo II .
"Sebenarnya bisa saja alasan dianggap tidak logis dan memicu sejumlah anggota Komisi III membentuk pansus, bisa saja," kata Nasir di gedung DPR RI, Senayan, Senin (7/9/2015).
Pelindo II adalah salah satu perusahaan yang sedang diusut Bareskrim karena ada dugaan korupsi dalam pengadaan barang. Sejumlah kalangan mengait-ngaitkan pengusutan kasus ini dengan keputusan menggeser Budi Waseso ke BNN agar Bareskrim tak melanjutkan proses hukum.
Nasir mengatakan sebelum memutasi Budi semestinya ada penjelasan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sehingga tidak menimbulkan polemik.
"Pada raker dengan Kapolri, harus menjelaskan terang benderang ada apa di balik rotasi tubuh kepolisian, kalau tidak ada latar belakang mengikuti mungkin tak seheboh ini, karena ada embel-embel ini jadi heboh," kata dia.
Nasir juga menyayangkan apabila upaya pemberantasan korupsi dikatakan mengganggu perekonomian suatu negara. Dia menyontohkan kasus di Cina.
"Praktik di sejumlah negara, pemberantasan korupsi tidak mengganggu ekonomi, contohnya Cina, awalnya dianggap ganggu dan dibantah tidak ada korelasi pemberantasan korupsi dengan gangguan ekonomi. Jadi rotasi itu sangat tidak tepat" katanya.
