Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Muhammad mengungkapkan menjelang pemilihan kepala daerah, sebagian aparatur sipil negara atau PNS banyak yang mengalami stres. Mereka stres karena ditekan atasan untuk mendukung kandidat tertentu.
"Dalam penyelenggaraan pilkada itu PNS harusnya happy, tapi sekarang banyak dari mereka yang stres. Mereka stres karena ada tekanan dari atasan dan oknum-oknum tertentu untuk mendukung salah satu calon (kepala daerah)," kata Muhammad, Jumat (2/9/2015).
Muhammad mengatakan intervensi atasan terhadap bawahan untuk mendukung kandidat tertentu membuat netralitas aparatur negara tergadai.
"Salah satunya adalah pejabat Sekda Kabupaten Pemalang, dia mengancam dan mendiskriminasi tiga anak buahnya. Sekda itu mendukung bupatinya yang incumbent," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menambahkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mengawasi netralitas aparatur negara dalam pilkada.
Menurutnya, PNS harus netral.
Yuddy mengatakan tidak akan menoleransi pejabat yang ketahuan mengintimidasi bawahan untuk kepentingan politik praktis.
"Kami tak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam kampanye yang tertuang dalam Perpres, hukumannya sedang sampai berat. Seperti penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, sampai dengan pemberhentian tidak hormat," kata dia.
TERPOPULER
