DPR 'Ngotot' Bentuk Pansus Asap

Laban Laisila, Bagus Santosa

Selasa, 27 Oktober 2015 | 16:13 WIB
DPR 'Ngotot' Bentuk Pansus Asap
Laporan pertanggungjawaban APBN 2014 saat Rapat Paripurna DPR ke-34 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Ketua Komisi IV Edhie Prabowo mengungkapkan, delapan fraksi sudah mengambil keputusan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Asap. Mereka adalah, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, dan PKB.

"Tinggal Nasdem dan Hanura yang masih belum mengambil keputusan," kata Edhie di DPR, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Politisi Gerindra ini mengatakan, tujuan pembentukan Pansus ini untuk mendorong pemerintah supaya bisa menyelesaikan kasus asap bukan mencari perusahaan mana yang nakal.

"Pansus ini intinya bagaimana bisa memadamkan asap. Saya belum puas kinerja pemerintah dan pemerintah masih belum serius. Kami nggak ada niat untuk menjegal. Tapi motornya di lapangan tidak dilihat," kata dia.

Dia pun optimistis, Pansus ini bisa terbentuk.

"Kalau syaratnya kan 25 anggota, nah ini Gerindra saja ada 73 orang dan pasti tandatangan semua," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Muladi menambahkan, Pansus ini nantinya bisa membentuk sistem dan mekanisme supaya ada regulasi untuk pencegahan kebakaran hutan. Sebab, sampai saat ini regulasi yang ada, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih memiliki celah pembakaran hutan terjadi.

"Karenanya, kita bantu pemerintah supaya ke depan tidak terulang kembali," ujar dia.

Dia berharap, Pansus ini bisa diusulkan Rabu besok (28/10/2015). Sehingga, pada penutupan paripurna masa sidang ini, Jumat (30/10/2015), Pansus sudah bisa terbentuk.

"Besok kita akan konferensi pers," kata Politisi PAN ini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, masalah asap sudah serius dan pemerintah dianggap tidak mampu menanganinya. Karena itu, Pansus asap ini perlu dibentuk.

"Saya kira pansus asap adalah aspirasi, harus ada inisiasi dari minimal 25 orang plus dua fraksi. saya kira pansus asap ini bisa jadi kenyataan juga karena ini masalah serius dan sudah menyangkut masalah ekonomi, masalah kesehatan, transportasi, pendidikan dan lain-lain. Apalagi saya kira (penanganan asap) ini sudah terlambat, dan penanganannya tidak serius," kata Fadli Zon.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pimpinan DPR Dukung Pembentukan Pansus Asap

Pimpinan DPR Dukung Pembentukan Pansus Asap

DPR | Selasa, 27 Oktober 2015 | 11:06 WIB

Terkini

Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!

Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 12:45 WIB

Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta

Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 12:34 WIB

Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo

Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 12:29 WIB

Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP

Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 12:14 WIB

DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030

DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 12:00 WIB

Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan

Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 11:39 WIB

Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Hari Ini: 293 Anggota Hadir, Ini Agendanya

Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Hari Ini: 293 Anggota Hadir, Ini Agendanya

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 11:19 WIB

Terseret Kasus Haji Kemenag, Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Terseret Kasus Haji Kemenag, Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan Penyidik KPK

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 11:11 WIB

Hakim Ungkap Putusan Kasus Nadiem Makarim Mencapai 1.146 Halaman

Hakim Ungkap Putusan Kasus Nadiem Makarim Mencapai 1.146 Halaman

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 11:07 WIB

IPAL Dibangun, Bau Kali Krukut di Taman Bendera Pusaka Mulai Ditangani

IPAL Dibangun, Bau Kali Krukut di Taman Bendera Pusaka Mulai Ditangani

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 11:02 WIB

×