Suara.com - APBN 2016 sudah disahkan. Namun, meninggalkan sejumlah isu. Di antaranya, isu DPR siap meloloskan rancangan anggaran yang diajukan pemerintah kalau usulan anggaran Rp740 miliar untuk proyek pembangunan gedung DPR juga diloloskan.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah isu tersebut. Dia mengatakan pembahasan RAPBN 2016 ketika itu memang alot, terutama di bagian Penyertaan Modal Negara.
"Tidak betul. Ini dibahas secara terpisah. Kemarin yang jadi persoalan itu terutama adalah masalah PMN. Sehingga pad saat diskors ini perlu waktu yang lama. Masing-masing fraksi pun berhubungan dengan ketumnya sehingga dibahas seluruhnya dan masalah PMN karena memang banyak catatan-catatan dari masing fraksi. Tapi yang paling alot adalah masalah PMN," kata Agus di DPR, Selasa (3/11/2015).
PMN ditolak, kata Agus, karena banyak anggota dewan berpendapat BUMN tidak seharusnya menggunakan uang APBN, sebaliknya harus menyumbang APBN. PMN untuk BUMN mencapai Rp39 triliun.
"Padahal sekarang posisi ekonomi kita sangat mengkhawatirkan. Harusnya banyak hal yang harus ditunjang. Harus banyak hal yang dikuatkan," ujar dia.
Agus mengatakan proyek pembangunan gedung dewan sudah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga dan Kesekretariatan Jenderal DPR. Dia memastikan pembangunan nanti akan berjalan dengan transparan.
"Tentu ini harus dilaksanakan dengan transparan karena sudah bayak diketahui oleh publik. Jadi DPR harus transparan mulai dari pelaksanaan sayembaranya, tendernya, dan sebagainya. Tapi tentunya yang melaksanakan bukan DPR tapi pemerintah," kata Agus.