DPD Golkar Kubu Agung Laksono Minta Munas Bersama

Suara.com - Forum Silaturahmi Daerah DPD Partai Golkar kubu Agung Laksono menggelar pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (4/11/2015). Hasilnya, mereka mendesak agar digelar musyawarah bersama antara kepengurusan Golkar Munas Bali dan Jakarta, sekaligus menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait konflik dualisme Partai Golkar.

"Kami meyakini Munas merupakan solusi yang demokratis dan konstitusional sebagai format penyelesaian untuk mengakhiri konflik di tubuh Golkar," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Jawa Timur kubu Agung Laksono, Taufik Hidayat dalam konferensi persnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Sementara itu, Ketua Forum Silaturahmi Daerah Golkar Kubu Agung, Gusti Iskandar Alamsyah mengatakan, Partai Golkar perlu bersatu kembali.

"Dikhawatirkan Partai Golkar sebagai aset bangsa secara perlahan akan kehilangan jati diri dan idealisme. Oleh karena itu kita semua tidak ingin hal itu terjadi," tegasnya.

Pertemuan yang dihadiri 30 DPD Partai Golkar dari seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/11/2015) tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan yaitu:

1. Kami berketetapan hati dan menyakini sepenuhnya bahwa Munas merupakan solusi yang demokratis dan konstitusional sebagai format penyelesaian untuk mengakhiri konflik ditubuh partai golkar. Oleh karena itu kami mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Munas sesegera mungkin sesuai dengan amanat mahkamah Partai Golkar.

2. Bahwa sebelum digelar musyawarah nasional (Munas) kami meminta DPP Partai Golkar menyelenggarakan rapat pimpinan nasional sebagai Forum pengambilan Golkar keputusan setingkat dibawah Munas yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan kebijakan strategis organisasi dengan, sekaligus melibatkan Dewan Pimpinan Daerah.

3. Mendesak DPP untuk terus mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Menyerukan pada seluruh kekuatan partai golkar, khususnya pada jajaran Dewan Pimpinan Pusat untuk terus memelihara ide dan cita-cita partai Golkar sebagai basis Pimpinan moral dan etika kader dalam membangun partai golkar, dengan mengedepankan cara cara yang demokratis, etis dan konstitusional dalam mengambil setiap tindakan. Dalam kami akan selalu setia mengawal DPP dalam membuat kebijakan strategis demi kepentingan organisasi.

5. Menyerukan kepada Dewan Pimpinan Partai disemua Tingkatan agar terus mencermati berbagai pemberitaan terutama paska putusan kasasi Mahkamah Agung yang menampakan gejala penggiringan opini menyesatkan. Oleh Karena itu sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung kami serukan tingkatkan terus komunikasi dan koordinasi antara lain melalui suatu wadah Forum Silaturahmi Daerah.