Suara.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), Oegroseno, melaporkan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Tono Suratman, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan pendanaan kepada PTMSI selama dua tahun yang tidak diterima PP PTMSI tersebut, Oegroseno pun membawa sejumlah dokumen lengkap.
"Kalau KONI yang kita laporkan, ya Ketua Umum-nya yang bertanggung jawab. Dokumen lengkap sudah ada," kata Oegroseno, di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).
Menurut Oegroseno, anggaran yang disalahgunakan selama dua tahun tersebut tidak diserahkan kepadanya sebagai Ketua Umum PP PTMSI yang resmi, namun malah dikendalikan oleh Sekretaris Jenderal PTMSI, Anton Suseno. Padahal menurutnya, seharusnya pihaknyalah yang mengelola dana tersebut.
"Kami sebenarnya yang berhak menerima bantuan itu, karena kami sudah memenangkan gugatan di PTUN, Mahkamah Agung, dan ada SK dari Kemenpora yang meminta agar KONI Pusat taat hukum," papar Oegroseno.
Sehubungan dengan itu, Oegroseno pun sangat menyayangkan ketidaktaatan KONI untuk mengembalikan kepengurusan resmi kepada dirinya. Pasalnya menurutnya pula, hal tersebut berimbas kepada nasib atlet yang ada.
"Yang pertama, berkaitan dengan kondisi tenis meja. Ini kan sudah hampir dua tahun. Kasihan atlet kan, karena tidak ada kepastian," katanya.
Dia pun berharap agar dengan laporannya ini, KPK dapat menelusuri penyalahgunaan anggaran negara selama dua tahun tersebut.
"Kan masih menggunakan APBN. Kalau APBN tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, kan kasihan duit rakyat. Ini kan entry point-nya, di mana itu penggunaan anggaran pra-PON. Anggarannya biar KPK yang selidiki, saya kan nggak tahu itu. Anggarannya cukup besar, kan seluruh Indonesia," tutupnya.
TERPOPULER
