Usut Setnov dan Saham Freeport, MKD Bisa Panggil Jokowi dan JK

Suara.com - Setelah menerima laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait kasus Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto yang diduga menjanjikan perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mahkamah Kehormatan Dewan akan memanggil nama-nama yang disebutkan dalam transkrip percakapan.

Bukti transkrip percakapan tersebut telah diserahkan Sudirman Said kepada MKD, Senin (16/11/2015).

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan tidak tertutup kemungkinan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

"Sepanjang itu terkait akan kita panggil. Siapa aja kita akan panggil," ujar Junimart di gedung Nusantara II, DPR, Selasa (17/11/2015).

Tapi sebelum mengambil langkah lanjutan, MKD masih menunggu bukti rekaman percakapan dari Sudirman Said.

"Sampai saat ini, saya masih menunggu bukti konkrit rekaman asli dari percakapan tersebut," tuturnya

Junimart menambahkan saat ini MKD belum bisa memverifikasi transkrip percakapan yang diserahkan Sudirman kemarin. Sebab, kata Junimart, kalau tidak ada rekaman aslinya akan sulit memverifikasi.

"Karena kan transkrip percakapan itu harus divalidasi harus sinkron, bagaimana kita tahu isi percakapan, kalau tidak ada rekaman. Sepanjang tidak ada rekaman itu, akan sulit bagi kita melakukan validasi," katanya.

Junimart berharap rekaman percakapan diserahkan Sudirman pada pekan ini agar cepat ditindaklanjuti MKD.

"Kemarin (16/11/2015) Pak Menteri (Sudirman) mengatakan akan memberikan (rekaman) sesegera mungkin. Kita berharap minggu ini bisa disampaikan," kata Junimart.

Setelah menerima rekaman, kata Junimart, MKD membutuhkan waktu dua minggu untuk verifikasi.

"Sedang dalam verifikasi, kita menunggu laporan dari tenaga ahli, paling lambat 14 hari. Saat ini kita masih menunggu rekaman asli," kata dia.

Kemarin, usai melapor ke MKD, Sudirman mengatakan politisi DPR tersebut telah beberapa kali memanggil dan bertemu pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga pada 8 Juni 2015 berlangsung di Pasific Place, kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, politisi tersebut menjanjikan dapat memperpanjang kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021 dengan lancar. Sebagai imbalan, politisi tersebut minta 20 persen saham, yang akan dibagikan kepada Presiden Joko Widodo sebesar 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar sembilan persen.

Untuk dirinya sendiri, politisi berkuasa di Senayan tersebut minta 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Urumuka di Paniai, Papua.

Sudirman juga mengatakan ada berdasarkan informasi petinggi Freeport, ada seorang pengusaha Indonesia yang selalu hadir dalam setiap pertemuan.

Kemarin, Setya Novanto menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk klarifikasi. 

Setya Novanto membantah telah mencatut nama Presiden Joko Widodo pada rencana perpanjangan kontrak perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Saya sebagai pimpinan DPR tidak pernah membawa dan mencatut nama presiden," tegasnya, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Ia menegaskan tidak pernah menjalin pertemuan dengan pimpinan PT. Freeport Indonesia maupun pengusaha lainnya. Kalaupun ada pertemuan dengan pihak lain, lanjut Setya Novanto, tujuannya untuk diplomasi.

Setya Novanto sebagai pimpinan menyatakan menghargai apa yang tempuh Mahkamah Kehormatan Dewan yakni memproses laporan dari Menteri ESDM yang melaporkan adanya oknum anggota DPR RI terkait rencana perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

"Pimpinan DPR RI mendukung MKD untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dari Munas Bali ini menegaskan pimpinan DPR bersih dari kasus yang dilaporkan Sudirman Said.

"Pimpinan clear. Kita tidak pernah membawa nama Presiden, kita selalu bicarakan bersama," katanya.