Suara.com - Pemerintah mengingatkan para peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak agar jujur dalam mencari dukungan pemilih. Ia menghimbau agar jangan sampai terjadi politik uang, dan tidak menggunakan aset-aset negara selama proses Pilkada.
"Pilkada serentak aturannya jelas, tidak boleh money politik, menggunakan aset negara," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menggelar kegiatan pencanangan 'Gerakan Disiplin Nasional' di Pintu Barat Daya Tugu Monas, Jakarta, Minggu (29/11/2015).
Ia mengakui sampai sekarang masih banyak terjadi konflik dalam prosesi Pilkada serentak. Oleh sebab itu kepada semua pihak dihimbau agar menjaga Pilkada serentak yang kondusif.
"Memang masih ada konflik, saya kira membangun kesadaran demokrasi juga bagian dari disiplin nasional," ujarnya.
Sementara itu, Tjahjo mengingatkan kepada para peserta Pilkada serentak agar tidak melakukan kampanye terbuka diluar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika ada yang melanggar ia meminta kepolisian untuk menertibkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tjahjo menyindir para calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak masih ada yang belum tahu aturan perundang-undangan.
"Bagaimana calon kepala daerah belum bisa paham aturan. Semua harus taat aturan, KPU juga harus tegas jangan plin-plan. Sejauh ini tidak ada kendala, wajar kalau satu, dua ada riak dan protes. Namun aturan harus ditegakan," tegasnya.
