Masyarakat Diminta Waspada Politik Uang Dalam Pilkada Serentak

Adhitya Himawan

Sabtu, 28 November 2015 | 11:11 WIB
Masyarakat Diminta Waspada Politik Uang Dalam Pilkada Serentak
Politik uang

Suara.com - Pengamat Sosial Politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bali Sruti Dr. Luh Riniti Rahayu mengatakan perlu waspada terhadap pemilihan kepala daerah serentak kemungkinan masih ada praktik politik uang (money politic) yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota.

"Gerakan politik uang yang dilakukan pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota bisa terjadi. Namun masyarakat harus cerdas menentukan pilihannya pada Pilkada 9 Desember 2015," kata Luh Riniti Rahayu di Denpasar, Sabtu (28/11/2015).

 
Mantan Komisioner KPU Bali ini mengatakan praktik politik uang (money politic) sudah menjadi kultur demokrasi di Indonesia. Upaya untuk menghapus kultur buruk tersebut tidaklah mudah.

Penyelenggara pemilu, menurut dia, harus bertindak berani dan tegas untuk membersihkan noda hitam demokrasi di Tanah Air.

"Karena itu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang tegas dan berani. Jika tidak, 'money politic' akan terus terjadi saat pilkada," kata Reniti yang juga dosen Fisipol Universitas Ngurah Rai Denpasar.

Ia mengatakan mesti biaya kampanye pasangan calon yang bertarung dalam pilkada ada yang dibiayai KPUD melalui APBD daerah setempat, namun pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota juga tetap mengeluarkan biaya politik lainnya.

Pendistribusian dana kampanye tersebut yang harus diawasi secara ketat, sebab memang tidak mudah untuk menangkapnya.

"Pelaksanaan penyebaran praktik politik uang biasanya akan dikemas dengan canggih oleh para tim sukses agar tidak mudah terjerat hukum. Makanya penyelenggara dan pengawas pemilu, termasuk masyarakat harus bahu membahu untuk mewaspadai dan mengawasi praktik politik uang itu," ujarnya.

Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Wayan Sudirta SH dengan Ni Made Sumiati SH (paket SMS) menyatakan pihaknya akan memberikan hadiah kepada masyarakat jika pasangan calon kedapatan melakukan praktek politik uang, terlebih menjelang pencoblosan pilkada mendatang.

"Kami akan memberikan hadiah kepada warga masyarakat yang menemukan tim sukses atau pasangan calon melakukan 'serangan fajar' menjelang pilkada 9 Desember mendatang. Bagi siapa bisa saja warga bisa menangkap tangan dan dibuktikan dengan pelaporan ke pihak berwajib, maka kami akan memberi hadiah Rp10 juta," kata Relawan SMS, Putu Wirata Dwikora.

Ia mengatakan apresiasi kepada masyarakat dengan hadiah tersebut dalam upaya menjaga perhelatan demokrasi melalui pilkada ini secara netral, jujur dan adil.

"Rakyat harus cerdas memilih pemimpin Karangasem. Karena kalau hanya melihat sogokan uang dari pasangan calon yang punya duit semata, dan mengabaikan kemampuan kepemimpinan dan nama baik calon, maka pemerintahan lima tahun ke depan di Karangasem malah tambah buruk," katanya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka

Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:37 WIB

DPR Dukung Usulan Blacklist Pelaku Politik Uang di Revisi UU Pemilu

DPR Dukung Usulan Blacklist Pelaku Politik Uang di Revisi UU Pemilu

News | Jum'at, 08 Mei 2026 | 11:53 WIB

Baleg DPR Dukung UU Pembatasan Uang Tunai, Dinilai Ampuh Tekan Politik Uang

Baleg DPR Dukung UU Pembatasan Uang Tunai, Dinilai Ampuh Tekan Politik Uang

News | Kamis, 30 April 2026 | 13:20 WIB

Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah

Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah

News | Senin, 20 April 2026 | 10:44 WIB

Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada

Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada

News | Senin, 13 April 2026 | 18:15 WIB

OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi

OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 12:15 WIB

Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi

Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi

News | Minggu, 15 Februari 2026 | 16:59 WIB

Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu

Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu

News | Jum'at, 13 Februari 2026 | 17:31 WIB

PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung

PDIP Tegaskan Kedekatan Megawati-Prabowo Tak Ubah Sikap Tolak Pilkada Tidak Langsung

News | Kamis, 22 Januari 2026 | 20:52 WIB

BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting

BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting

News | Kamis, 22 Januari 2026 | 12:57 WIB

Terkini

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:29 WIB

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:21 WIB

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:15 WIB

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:45 WIB

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:34 WIB

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24 WIB

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 11:45 WIB

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:45 WIB

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:15 WIB

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:00 WIB