Suara.com - Fraksi Golkar di Mahkamah Kehormatan Dewan kompak mendukung pembentukan Pansus PT. Freeport Indonesia. Pansus ini perlu dibentuk untuk mendalami kasus perpanjanan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar Ridwan Bae mengatakan pembentukan pansus ini untuk membuka secara terang benderan proses perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Freeport kan sumber permasalahan. Kita bentuk pansus freeport sehingga itu akan terbuka semua," kata Ridwan di DPR, Senin (30/11/2015).
Usulan ini berdekatan dengan proses yang saat ini tengah ditangani MKD. MKD menerima laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said tentang Ketua DPR Setya Novanto yang melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Ridwan beralasan proses yang ada di MKD hanya menyangkut pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. Sementara, menurutnya, publk berharap kasus ini dibuka secara terang dan semua pihak yang terlibat supaya diungkap.
"MKD bisa melahirkan rekomendasi untuk DPR agar membentuk pansus Freeport. Kita tunggu dulu hasil dari pansus itu," katanya.
"Kalau hanya proses di MKD, itu hanya kesannya mengejar Pak Novanto. Tapi kalau Pansus Freeport itu bisa terbuka semua," ujar dia.
Senada, dua anggota Golkar di MKD lainnya juga mendukung pembentukan Pansus ini. Adies Kadir dan Kahar Muzakir, mendukung Pansus ini terbentuk.
"Bagus kalau mau selidiki buka Pansus. Sampai celana kolor bisa dilihat. Pansus kan penyelidikan," kata Kahar.
"Bagus (pansus) itu," ujar Adies.
Fraksi Golkar mengganti anggotanya di MKD. Tidak hanya Golkar, tiga fraksi lainnya juga melakukan pergantian ini dilakukan saat MKD menangani kasus Politisi Golkar Setya Novanto.
Berikut pergantian yang dilakukan Fraksi Golkar di MKD; Hardi Soesilo digantikan Kahar Muzakir, Budi Supriyato digantikan Adies Kadir, dan Dadang S Muchtar digantikan Ridwan Bae.
TERPOPULER
