Namanya Disebut-sebut di Rekaman Setnov, Luhut Siap Dipanggil MKD

Suara.com - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan sering disebut dalam rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto dengan bos PT Freeport Indonesia untuk meminta jatah saham terkait perpanjangan kontrak karya. Menanggapi namanya sering disebut dalam proses lobi meminta saham, Luhut tak mempermasalahkan.

"Ya, tidak apa-apa. Kita tunggu saja proses MKD," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Senin (30/11/2015).

Luhut pun mengaku bersedia memberikan klarifikasi jika dipanggil Majelis Kehormatan Dewan (MKD) atas praktik kongkalikong yang menggerogoti negara tersebut.

"Ya datang (kalau dipanggil MKD), gitu saja repot," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya akan memperkarakan Setya Novanto ke ranah hukum karena namanya disebut-sebut dalam percakapan itu, lagi-lagi mantan Kepala Staf Kepresidenan itu enggan mempermasalahkan. Dia seolah-olah tidak mengetahui persoalan tersebut.

"Persoalannya saja kita tidak tahu, apanya yang mau dibawa ke hukum," katanya.

Sebelumnya, Luhut mengaku tidak merasa dicemarkan nama baiknya. Meski disebut-sebut dalam transkrip rekaman percakapan antara Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia dalam pembicaraan perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.

Luhut mengklaim tidak pernah ikut pertemuan dengan petinggi PT. Freeport Indonesia. Percakapan tersebut diduga berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya Freeport yang bakal berakhir 2021.

Dalam permbicaraan tersebut, Kertua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengaku sudah bertemu Presiden untuk mendiskusikan perpanjangan kontrak Freeport. Politisi partai Golkar tersebut yakin masa kontrak Freeport segera disetujui pemerintah untuk diperpanjang.

Sebagai imbalan, politisi ini minta saham Freeport untuk Presiden sebesar 11 persen dan untuk Wakil Presiden sembilan persen. Dia sendiri minta bagian 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.