Suara.com - Terkait perkembangan belakangan ini terkait isu perombakan kabinet (reshuffle) yang ramai diberitakan media massa dan terkait dengan posisi Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan, para tenaga kerja bongkar muat pelabuhan seluruh Indonesia angkat bicara.
Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Victoria Wewo, menyatakan perombakan kabinet dan pergantian menteri sepenuhnya memang hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Khusus mengenai Ignasius Jonan, dia memberi sejumlah catatan.
"Pelabuhan adalah garda terdepan dan terpenting pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu harus terus dijaga dan diperbaiki oleh semua stakeholder. Kami, buruh TKBM adalah salah satu stakeholder kepelabuhan Indonesia telah merasakan secara konkrit komitmen Ignasius Jonan dalam memperbaiki kapasitas dan kemampuan kami, terutama dalam mengantisipasi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015-2016," kata Weso dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Selasa (29/12/2015).
Salah satu kontribusi Kementerian Perhubungan terhadap TKBM, kata Wewo, dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2015.
"Kami para buruh TKBM sekitar 45.000 orang menanggung hidup keluarga kami. Kami bukan aktivis politik, tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apapun. Kami hanya bagian dari rakyat Indonesia. Bagian di lapis bawah masyarakat Indonesia. Taraf hidup kami masih rendah, di bawah UMR-UMP. Namun kami tetap bertahan dan berkarya untuk Indonesia. Sepanjang hari kami hidup dari pelabuhan. Keringat, tenaga kami juga menghidupi pelabuhan," kata Wewo.
Wewo menambahkan TKBM mengerti tantangan MEA dan kebutuhan akan pelabuhan yang modern. Itu sebabnya, kata Wewo, TKBM bersama Kementerian Perhubungan terus melakukan peningkatan kualitas dan keterampilan. Satu tahun ini, katanya, tenaga kerja telah merasakan komitmen pemerintah.
"Atas dasar pertimbangan itu kami berharap Presiden Jokowi tetap mempertahankan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan. Masih banyak yang harus dilakukan Jonan untuk memperbaiki kondisi pelabuhan Indonesia," kata Wewo.
