REGIONAL:
Suara.com - Juru bicara DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional di Ancol, Leo Nababan, meminta Aburizal Bakrie dan Agung Laksono duduk bersama guna menyelenggarakan musyawarah nasional Partai Golkar sebelum Oktober 2016. Hal itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai.
"Kita minta Pak Agung dan Pak Aburizal, kalau sayang kepada partai ini, harus duduk bersama untuk munas bersama panitia bersama untuk keselamatan semua kader dan partai," kata Leo kepada Suara.com, Jumat (1/1/2016).
Pernyataan Leo menyusul keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membatalkan surat keputusan pengesahan pengurus Partai Golkar hasil munas di Ancol, Jakarta Utara, pimpinan Agung Laksono sehingga kepengurusan dikembalikan pada hasil Munas Riau yang digelar tahun 2009. Hanya saja, kepengurusan hasil Munas Riau sebagai kepengurusan yang sah telah selesai Kamis (31/12/2015) jam 24.00 WIB.
Leo menghormati keputusan Menkumham yang menjalankan perintah Mahkamah Agung, meski dampaknya, sejak pukul 00.00 WIB tadi, kepengurusan Golkar vakum. Sebab, keputusan MA yang diadopsi oleh Menkumham tidak menyebut Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie maupun Munas Ancol sah.
"Artinya dengan berakhirnya Munas Riau, maka kepengurusan Golkar sekarang vakum. Yang tertinggi saat ini tinggal keputusan Mahkamah Partai yang meminta sebelum Oktober 2016 harus munas," kata Leo.
Itu sebabnya, Leo berharap Agung Laksono dan Aburizal menjalankan keputusan Mahkamah Partai.
"Bila tidak (dijalankan), maka partai ini sudah habis Oktober 2016. Jadi, sebagaimana pesan Natal, damai di bumi dan damai di surga," katanya.
Leo mengingatkan bahwa Partai Golkar merupakan partai milik rakyat.
"Buka milik pribadi atau oligarki kekuasaan. Kepada partai lain, ini pelajaran terpenting, berbahaya kalau kekuasaan dipegang oleh saudagar. Saya tegas katakan itu dan ini pembelajaran terbaik untuk bangsa ini," katanya.
TERPOPULER
