Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai tak serius merealisasikan reforma agraria.
"Tidak adanya usaha sungguh-sungguh untuk merombak struktur agraria nasional yang penguasanya masih dipegang perusahaan maupun perorangan, sementara warga seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat tidak bertanah," kata Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, di dalam acara penyampaian catatan akhir tahun 2015 oleh Konsorsium Pembaruan Agraria di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2015).
Menurut Iwan krisis agraria nasional malah semakin memburuk sekarang ini.
Iwan mengatakan konsep kebijakan agraria yang dibuat pemerintah memang baik, namun pada pelaksanaannya tidak memuaskan.
"Pemerintah ini punya starting yang bagus, dibuatnya lembaga seperti Kementerian Agraria Tata Ruang dan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah telah menghasilkan kebijakan yang bisa dijalankan dengan baik?" kata Iwan.
Iwan juga mengungkapkan kegelisahannya mengenai kebijakan agraria.
"Kata kuncinya yaitu kebijakan-kebijakan agraria yang harusnya menjadi pintu penyelesaian, namun disandera oleh demokrasi kita, sementara kebijakan yang antirakyat terus didorong oleh liberalisme di bidang agrarisme," katanya. (Eva Aulia)
