Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini pemerintah tegah menggodok kebijakan satu peta atau one map policy. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki referensi terkait tata ruang di Wilayah Indonesia.
"Diperkirakan akhir tahun ini kebijakannya selesai. Sekarang masih disusun perpresnya. Jadi yang selesai itu skalanya 1:50 ribu. Ini biar enggak ada proyek yang saling tumpang tindih antar kementerian terutama soal pertanahan," kata Darmin saat membuka Rakornas Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2015).
Jadi, lanjut Darmin, dengan adanya peta tersebut, Pemerintah dan Kementerian dapat melihat daerah-daeraj yang sering terjadi konflik dan tumpang tindih.
"Jadi itu bisa kelihatan semuanya, mana yang sering jadi konflik. Karena memang pasti ada konflik, jadi pemerintah ada referensinya, mana yang harus dimenangkan. Pasti dalam pelaksanaannya ada argumentasi yang saling tarik menarik," tegasnya.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada istansi-instansi seperti RT/RW di provinsi-provinsi di Indonesia untuk memperbaiki data.
"Jadi saya imbau untuk RT dan RW segera memperbaharui data. Terutama di 7 provinsi Sumatera utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," ungkapnya.
TERPOPULER
