Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak mengusut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pasalnya menurut Luhut, dengan demikian keuangan negara yang dirugikan diharap akan dapat dikembalikan ke dalam kas negara.
"Salah satunya itu (prioritas kasus TPPU), karena angkanya besar. Daripada hanya mengusut Rp200 juta, Rp500 juta. (Itu) Angkanya kan besar-besar, bisa triliunan," kata Luhut di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).
Luhut yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan itu pun mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah mempunyai data tentang kasus-kasus TPPU tersebut. Sehubungan dengan itu, dirinya pun merasa sangat yakin bahwa KPK bisa mewujudkan harapan pemerintah tersebut.
"Iya, punya-lah. Masa tidak punya (datanya)," kata Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa harapannya tersebut dilatarbelakangi oleh kecilnya angka pembayar pajak di Indonesia. Dia berharap, dengan bekerjanya tim TPPU yang dibantu oleh KPK, maka pendapatan negara akan semakin meningkat.
"Sekarang keinginannya itu kami dari Tim TPPU. Tapi jangan salah ini, nanti dibilang negara ekonomi lagi. Itu dilakukan supaya jumlah pembayar pajak itu lebih banyak. Sekarang ini kan hanya kurang dari satu juta. Kita coba supaya lebih banyak, sehingga dengan demikian revenue negara dari pajak bisa meningkat," tutup Luhut.
