Suara.com - Sebanyak 1.042 pejabat yang dilantik Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini, diingatkan agar melapor ke KPK kalau menerima gratifikasi.
"Saya mau ingatkan sekali lagi, saya ingatkan betul bulan ini adalah bulan kesempatan bapak ibu melaporkan gratifikasi, Karena saya tahu namanya jabatan Desember tutup buku, biasanya suka bagi-bagi duit," kata Ahok di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/1/2016).
Ahok juga menyinggung pembelian tanah yang dilakukan pemerintah. Ahok tidak ingin ada masalah di sana, terutama pejabat mencari untung pribadi lewat komisi.
"Sudah ada yang melaporkan saya, saya bilang uang satu sen pun tak boleh. Saya sudah melaporkan laporan bertahun-tahun, kenapa pembelian lahan begitu sulit, kenapa selalu ada SILPA, karena selalu ada oknum yang meminta komisi," katanya.
"Kalau bapak ibu sempat nerima (komisi) mungkin yang jual baik hati, ini uang harus segera laporkan ke KPK, saya tunggu sampai Senin (11/1/2016)," kata Ahok.
Ahok berjanji tak ada ampun buat mereka yang hobi menerima gratifikasi, mereka yang hobi korupsi.
"Karena saya tahu ada beberapa yang bermasalah kalau bapak ibu tak melaporkan kalau ketangkap kita akan pecat sebagai PNS," katanya.
Pemerintah Jakarta sekarang menerapkan sistem e-budgeting agar seluruh proses belanja transparan.
Ia meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk segera melacak kalau ada transaksi yang mencurigakan.
"Saya minta PPATK cek, aliran dananya kemana, saya sudah berusaha menaikkan hampir Rp18 triliun buat gaji. Mungkin bulan depan kalau nggak lapor KPK ada gratifikasi saya copot jadi PNS," kata Ahok.
