Suara.com - Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menggelar aksi damai di area hari bebas kendaraan di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (24/1/2016).
Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Anggota Divisi Komunikasi dan Informasi Aman, Rifai, mengatakan desakan tersebut dicetuskan lantaran masyarakat adat selama ini merasa tidak mendapat perhatian pemerintah.
"Kami menggelar aksi ini untuk memohon dan meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memperhatikan masyarakat adat," kata Rifai saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia.
Ia menjelaskan salah satu contoh pemerintah sudah tidak memperhatikan masyarakat adat adalah saat ada kejadian kabut asap di Riau.
"Pemerintah malah menyerahkan permasalahan ini kepada masyarakat, seharusnya kan ini tugas pemerintah. Tapi mereka terkesan tak peduli," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Aman meminta Presiden untuk segera merealisasikan program Nawa Cita yang digadang-gadang oleh Jokowi saat kampanye pilpres dan mendesak DPR untuk mendengarkan suara masyarakat adat.
"Kami bukan demo, kami hanya berorasi menyuarakan agar DPR segera mengesahkan RUU PPHMA. Kita semua ini berasal dari beragam daerah, seperti Kalimantan dan Sumatera," katanya.
Menurut pengamatan Suara.com, selain berorasi, Aman juga membagi-bagikan kue kepada masyarakat yang ada di area car free day sebagai bentuk solidaritas dan meminta dukungan masyarakat di Ibu Kota.
