Jokowi: Tak Ada Ampun Aparat 'Main' Narkoba

Pebriansyah Ariefana | Erick Tanjung | Suara.com

Rabu, 16 Maret 2016 | 16:04 WIB
Jokowi: Tak Ada Ampun Aparat 'Main' Narkoba
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI Iyad Amin Madani (kanan), memberikan keterangan usai penutupan KTT Luar Biasa ke-5 OKI di JCC, Jakarta, Senin (7/3/2015). [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Presiden Joko Widodo‎ memerintahkan aparat dan pejabat yang terlibat dalam penyelundupan produk-produk termasuk narkoba dari luar negeri di wilayah perbatasan harus ditindak tegas. Begitu pula dengan pejabat di institusi terkait, baik itu TNI maupun Polri yang membekengi atau melindungi pelaku penyelundupan juga akan tindak.

"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi backing, tidak ada ampun. Saya juga tidak menginginkan ada kongkalikong lagi, baik dalam permasalahan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, juga kuota impor," tegas Jokowi dalam rapat terbatas tentang penyelundupan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Jokowi memerintahkan segera dilakukan perombakan total mengenai perizinan dan pengelolaan impor. Semua proses impor barang harus transparan dan terintegrasi dengan baik melalui sistem teknologi informasi.

"Dan saya ingin agar dilakukan reformasi total, menyeluruh dalam tata kelola izin impor. Semuanya harus terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik. Demikian," ujar dia.

Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan, produk selundupan tersebut mengganggu pasar di tanah air dan melemahkan daya saing produk-produk dalam negeri. Terutama daya saing produksi sejenis yang diproduksi di dalam negeri dan lebih parah hal ini mematikan industri nasional.

"Saya minta langkah konkrit herus segera dilakukan mengatasi masalah penyelundupan ini. Kepala Bakamla yang baru memiliki peran yang strategis dalam mengurangi penyelundupan ini, saya juga perintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil," kata dia.

Jokowi memerintahkan operasi bersama kapal-kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI-Polri ditingkatkan. Bila diperlukan patroli dilakukan dengan negara-negara tetangga untuk membasmi penyelundupan tersebut.

"Kalau mungkin perlu dengan negara tetangga lakukan patroli bersama-sama. Polri dan TNI juga meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan khususnya melalui pelabuhan kecil, jalur tikus, di wilayah perbatasan bisa kita cegah," tandas dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Minta Revisi UU Pilkada Tak Menghambat Calon Independen

Jokowi Minta Revisi UU Pilkada Tak Menghambat Calon Independen

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 14:32 WIB

Tito Resmi Jabat Kepala BNPT

Tito Resmi Jabat Kepala BNPT

Foto | Rabu, 16 Maret 2016 | 13:47 WIB

Jokowi Perintahkan Pecat Bupati Ogan Ilir

Jokowi Perintahkan Pecat Bupati Ogan Ilir

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 11:58 WIB

Simpan Sabu di Bra, Perempuan Ini Dibekuk Polisi di Kebon Sirih

Simpan Sabu di Bra, Perempuan Ini Dibekuk Polisi di Kebon Sirih

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 08:53 WIB

Yuddy Chrisnandi Bantah Tak Setuju Atas Peningkatan Status BNN

Yuddy Chrisnandi Bantah Tak Setuju Atas Peningkatan Status BNN

News | Rabu, 16 Maret 2016 | 05:00 WIB

Esok, Jokowi Lantik Tito Karnavian Jadi Kepala BNPT

Esok, Jokowi Lantik Tito Karnavian Jadi Kepala BNPT

News | Selasa, 15 Maret 2016 | 22:26 WIB

Ratas Regulasi Tata Ruang

Ratas Regulasi Tata Ruang

Foto | Selasa, 15 Maret 2016 | 18:42 WIB

Presiden Jokowi dan Putri Astrid dari Belgia Bertemu di Istana

Presiden Jokowi dan Putri Astrid dari Belgia Bertemu di Istana

News | Selasa, 15 Maret 2016 | 16:30 WIB

Jokowi Terima Putri Kerajaan Belgia

Jokowi Terima Putri Kerajaan Belgia

Foto | Selasa, 15 Maret 2016 | 12:40 WIB

Pensiunan TNI dan Veteran Temui Presiden Jokowi

Pensiunan TNI dan Veteran Temui Presiden Jokowi

News | Selasa, 15 Maret 2016 | 11:59 WIB

Terkini

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:01 WIB