Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan mengkritisi rencana kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penghapusan "3 in 1" dan akan mengantinya dengan program Electronic Road Pricing (ERP).
"Sebaiknya dilakukan pengkajian dahulu sebelum melakukan penghapusan '3 in 1' dan menggantinya dengan ERP. Sebaiknya jangan dihapus dahulu biar jalan bersamaan dengan ERP, selanjutnya masyarakat tinggal pilih," kata Sereida di Jakarta, Kamis.
Pada awalnya "3 in 1" tersebut diberlakukan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
"Dan isu yang berkembang kemudian adanya eksploitasi anak, dan ini harus diluruskan bahwa itu merupakan dampak sosial dari '3 ini 1," kata Sereida.
Adanya kebijakan baru dengan menghapus "3 ini 1" harus dikaji dahulu. Seperti pengurangan kendaraan roda dua yang tidak boleh melalui jalur-jalur tertentu di Jakarta, karena juga bertujuan mengurai kemacetan, katanya.
"Juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya dengan '3 ini', artinya pemerintah sedang mengalihkan ke transportasi umum yang bersifat massal," kata Sereida.
Namun transportasi massal yang digunakan banyak orang harus dilihat rasa aman, nyaman dan juga murah serta kendaraan yang berkualitas kemudian mudah diakses, katanya.
"Saya melihat tidak ada yang harus mendesak dari penghapusan '3 ini 1 untuk saat ini. Karena DKI Jakarta saat ini masih membenahi infrastrukturnya," kata Sereida.
Baik itu pelayanan publiknya, merapikan tempat-tempat parkir dan pengadaan busway yang mulai diatur saat ini, katanya.
"Saya sepakat kalau ERP diberlakukan tapi saat ini masih uji coba. Kalau di Singapura sudah ada pengkajian terlebih dulu," kata Sereida. (Antara)
TERPOPULER
