Suara.com - Beberapa hari terakhir publik dihebohkan rumor staf Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bernama Sunny Tanuwidjaja menjadi perantara antara eksekutif dan pengusaha swasta. Ahok sudah mengonfirmasi bahwa kabar tersebut tidak benar.
"Saya sudah panggil dia (Sunny)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Rumor pertamakali dihembuskan pengacara bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, Krisna Murti, yang mengatakan ada keterlibatan orang dekat Ahok di balik skandal reklamasi Teluk Jakarta.
Berdasarkan keterangan Sunny, kata Ahok, Sunny tidak pernah menjadi perantara antara eksekutif dengan pengusaha, termasuk antara pengusaha dan Sanusi.
"Dia sudah bilang nggak pernah lakuin apa-apa terus dia juga jawab, 'emangnya gila apa bisa ngatur elu, elu keras kepala kayak gitu'," kata Ahok.
Ahok mengatakan banyak orang yang tidak menyukai Ahok.
"Saya mau tanya siapa yang bisa ngatur saya coba, saya nggak disenengin karena nggak bisa diatur," kata Ahok.
Sebelumnya, Krisna Murti mengatakan ada keterlibatan orang dekat Ahok terkait kasus dugaan suap yang menjerat Sanusi.
"Betul ada keterlibatan. Kalau nggak salah ipar. Kental banget dengan Ahok. Dia yang atur perjalanan, istilahnya korlaplah antara eksekutif dengan pengusaha, dengan Dirut APL (Agung Podomoro Land) itu. Jadi penghubungnya ini si Sunny. Dia yang mengatur mereka berdua," katanya, Selasa (6/4/2016).
Krisna Murti menuding Sunny mengatur pertemuan dengan Sanusi, sebelum akhirnya dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan.
"Setelah mateng, Sunny juga yang mengatur pertemuan dengan dewan. Jadi bang Uci (M. Sanusi) diajak-ajaklah," kata dia.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Pembahasan raperda sempat mandeg. Diduga, karena pengembang enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.
TERPOPULER
