Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan tidak pernah menerima suap berupa plesiran ke Amerika Serikat dari pengembang dalam proyek reklamasi pantai Utara Jakarta. Pernyataan Taufik untuk menanggapi pesan berantai yang menyebut dia dan belasan anggota dewan menerima suap dari hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
"Itu nggak bener, saya kan nggak punya visa Amerika. Kira-kira boleh nggak saya ke Amerika nggak ada visa? Jadi biasalah itu kabar burung tinggal kita seleksi," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).
Menurut Taufik tidak ada korupsi dalam proses pembahasan raperda tentang pengaturan reklamasi. Soalnya, proses pembahasan antara badan legislasi DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu terbuka.
"Saya kira pembahasan kami terbuka. Dalam rapat baleg itu kan terbuka dan nggak usah ditutupin. Semua rapatnya terbuka. Semua orang boleh nonton. Sebenernya nggak ada yang nutupin," kata Taufik.
Para wakil rakyat menjadi sorotan setelah adik Taufik, bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari PT. Agung Podomoro Land (Tbk) terkait pembahasan dua raperda.
Setelah itu, muncul pesan berantai yang belum diketahui kebenarannya. Pesan tersebut menyebutkan anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan suap dari pengembang.
