Suara.com - Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak harus hati-hati agar tidak terjadi kegagalan seperti di Filipina.
"Walau sudah dianggarkan perlu kehati-hatian. Filipina gagal, Kami ingin dengar langkah taktis strategis pemerintah," kata Yandri di DPR, Kamis (7/4/2016).
Itu sebabnya, kemarin sejumlah fraksi meminta agar digelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.
Yandri mengatakan PAN, PDI Perjuangan, PKB, dan Golkar setuju sebelum RUU disahkan, dilakukan konsultasi dulu dengan Presiden. PKS dan Gerindra semula menolak revisi, tetapi belakangan melunak dan ikut keputusan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Presiden.
"Yang keras menolak itu PKS dan Gerindra. Tapi mereka juga setuju konsultasi. PAN, PDI Perjuangan, PKB, dan Golkar setuju dibahas didahului rapat konsultasi. Supaya tidak ada persoalan di kemudian hari kita ingin dengar rancangan taktis pemerintah gimana," katanya.
Yandri membantah opini yang menyebutkan rapat konsultasi sebagai upaya mengulur waktu. Menurutnya, RUU harus dibahas secara cermat karena resikonya besar.
"Prinsip kehati-hatian harus dibangun. Ada beberapa pasal yang dibahas. Masalah presentase, cara penempatan uang, pengelolaan uang, menjaga kerahasiaan. Supaya tidak gaduh dan tidak dianggap mainan tertentu," ujar anggota Komisi II.
TERPOPULER
