Diisukan Incar Kursi Mendes Milik Kader PKB, Ini Jawaban PDIP

Kamis, 07 April 2016 | 21:56 WIB

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah isu yang menyebutkan partainya mempengaruhi Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan kabinet. Ini menyusul rumor yang menyebutkan PDI Perjuangan mengincar posisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang diduduki Marwan Jafar -- politisi Partai Kebangkitan Bangsa

"Ada yang adu domba, neo devide et impera tadi. Kita bukan kapasitas untuk mengambil jabatan seseorang. Itu bukan etika PDIP," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Dia menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagai partai pendukung pemerintahan, PDI Perjuangan hanya bisa memberikan masukan jika dibutuhkan Presiden.

"Soal kinerja menteri, itu presiden yang buat, presiden yang punya hak prerogatif. Kalau pun kami berhak memberikan masukan, ya itu karena menyangkut orang perorang kepada presiden secara langsung," kata Hasto.

"Apapun ini kan budaya timur, ini bukan budaya barat yang bisa mencela orang perorang di depan umum, bukan sesuka hati, karena kita berpoitik sesuai budaya Indonesia," Hasto menambahkan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding curiga ada yang sedang mengganggu hubungan PKB dan PDI Perjuangan.

"Saya tegaskan, di politik itu nggak ada yang tertutup. Kita ngapain saja bisa ketahuan. Jadi kalau bermain, bermainlah yang cantik," kata Karding di DPR.

Indikasi upaya memecah belah hubungan kedua partai, menurut Karding, Istana langsung menerima perwakilan demonstran yang menuntut transparansi dalam rekrutmen petugas pendamping dana desa.

Ketika itu, sekitar 200 demonstran dari Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat menuntut Presiden Joko Widodo mengusut dugaan politisasi dalam rekrutmen pendamping dana desa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, 15 perwakilan demonstran diterima Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Ini seperti ada yang mengorganisir demo. Ada demo yang diterima cepat, sementara guru honorer yang ratusan ribu tidak diterima, sementara yang demo untuk Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) juga nggak diterima. Ini 100 orang-300 orang demo menteri desa langsung diterima," katanya.