Pertemuan Korban 1965 Dibubarkan, Ini Reaksi Gubernur Lemhanas

Suara.com - Tindakan represif dan diskriminatif kembali terjadi terhadap para korban tragedi1965/1966. Pada Kamis (14/4/2016) kemarin, Kepolisian membubarkan acara pertemuan korban 65/66 di Cipanas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan alasan organisasi Pemuda Pancasila dan Front Pembela Islam berencana menggeruduk pertemuan tersebut.

Ketua Simposium Nasional Tragedi 65, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan kejadian itu menjadi tanggung jawab aparat keamanan.

"Itu di luar kewenangan panitia simposium. Itu di wilayah keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum dan polisi," kata Agus saat ditemui usai pelantikan dirinya sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut para korban 65/66, pertemuan tersebut untuk persiapan mengikuti kegiatan Simposium Nasional membedah tragedi 1965 yang disokong oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang akan berlangsung 18-19 April nanti. Atas hal itu, kata Agus, pihaknya sudah mengantisipasi ancaman dari kelompok intoleran seperti FPI dalam acara simposium nanti.

"Kami sudah antisipasi itu, pasti akan ramai. Masalahnya karena ini (simposium tragedi 65) pertama kali, ‎bisa dikatakan juga adalah sebuah eksperimen," ujar dia.

Dia menuturkan, simposium membedah tragedi 65 dengan menghadirkan para korban belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mencari solusi atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.

"Kami ingin mengadakan eksperimen, untuk mencoba karena sebelumnya tidak pernah dilakukan. Tapi kalau semuanya diam tidak akan ada perubahan. ‎Lebih baik kita coba di mana salahnya, lemahnya dimana agar diperbaiki. Dan mungkin juga publik lama lama terbiasa untuk saling berhadapan langsung, sehingga dengan demikian akan membawa pada keadaan yang lebih baik," terang dia.

‎Mengenai keamanan dalam acara simposium tragedi 65 menjadi tanggung jawab aparat keamanan.

‎"Kami bekerjasama dengan Kemenko Polhukam, jadi pastinya itu menjadi bagian tanggung jawab dari Kemenko Polhukam," tandas dia.

Dia menambahkan, Simposium membedah tragedi 65 tersebut merupakan upaya akademik. Hal itu guna menyusun analisis dan membedah tragedi 65 dari pendekatan sejarah.

"Dan diharapkan kita bisa punya kedalaman tentang apa sih sebenarnya tragedi 65, dan bagaimana kita bisa menutup masa lalu yang kelam dalam bentuk rekomendasi ke pemerintah," tambah Agus.