Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengatakan Partai Gerindra tidak menetapkan mahar politik apapun untuk proses penjaringan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.
Hal ini sekaligus membantah tudingan Kuasa Hukum Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Sanusi, Krisna Murti, yang mengatakan uang suap yang diterima kliennya, bukan terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Melainkan, untuk bantuan pencalonan Sanusi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Nggak ada sama sekali. Saya kira itu keperluan dirinya pribadi," kata Fadli di DPR, Selasa (19/4/2016).
Fadli mengatakan, dalam sejarah, pasangan yang diusung Gerindra-lah yang dibiayai saat Pilkada. Contohnya, Pilkada DKI Jakarta 2012, saat Gerindra mengusung Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok).
"Saat kita usung Jokowi-Ahok kita yang mencarikan dana dan mengeluarkan dana, apalagi ini kader sendiri malah dibiayai," tuturnya.
