Politisi Golkar Ridwan Bae menganggap pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tidak perlu diselenggarakan. Pasalnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly sudah menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar periode 2014-2019, di mana Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum dan Idrus Marham menjadi Sekretaris Jenderal.
"Sebenarnya dengan keluarnya SK, seyogyanya Munaslub tidak perlu dilakukan,karena tinggal tiga tahun lagi," kata Ridwan dihubungi, Rabu (27/4/2016).
Alasan lain, Ridwan mengatakan, tujuan penyelenggaraan Munaslub adalah menyatukan konflik internal terkait kepengurusan Partai berlambang beringin ini. Sehingga, dengan SK yang sudah mengakomodir kubu yang berkonflik, menurutnya, Munaslub tidak perlu dilakukan.
"Pada dasarnya, kepengurusan rekonsiliasi sudah lahir. Munaslub kan untuk rekonsiliasi," kata Ridwan.
Dia menambahkan, penyelenggaraan Munaslub malah akan membuat potensi perpecahan baru. Apalagi, dalam Munaslub kali ini, ada delapan calon yang akan maju. Delapan calon ini, yang nantinya berpotensi membuat delapan kelompok baru.
"Setiap Munas Golkar akan ada dampak seperti kemarin, muncul partai baru. Kemarin, Surya Paloh melahirkan partai baru (Nasdem)," katanya.
Namun, bilapun Munaslub tetap diselenggarakan, dia berharap pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan bersih. Dia pun menyerahkan keputusan kepada suara mayoritas Partai Golkar untuk menggelar Munaslub.
"Kalau terjadi kita harus Munaslub, maka kita harap, mari kita jalan dengan bersih dan tidak boleh ada Munas yang lain," ujarnya.
