Wakil Ketua Komite Etik Partai Golkar Laurens Siburian mengatakan KPK tetap siap membantu mengawasi proses Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan berlangsung di Bali pertengahan Mei 2016 agar berlangsung bersih.
"KPK akan bantu kita sepenuhnya mana kala kita datang ke KPK untuk meminta tolong, baik itu untuk komunikasi atau pun untuk monitoring," kata Laurens usai berkonsultasi dengan Komisioner KPK mengenai aturan iuran Rp1 miliar untuk para kandidat ketua umum Partai Golkar di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).
Menurut Laurens sebenarnya KPK tidak punya hak untuk terlibat dalam proses munaslub Partai Golkar.
"Tapi karena calonnya adalah penyelenggara negara, dan pemberi suaranya adalah anggota DPR pusat, daerah dan bupati yang adalah penyelenggara negara juga, maka KPK minta agar harus berhati-hati, makanya dilarang (iuran Rp1 miliar)," katanya.
Menurut Laurens sebenarnya semangat untuk mengumpulkan uang Rp1 miliar dari setiap calon ketua umum Golkar untuk menghapus money politics. Tetapi karena ada anjuran dari KPK untuk membatalkan aturan setoran Rp1 miliar, partai siap melaksanakannya.
"Calon tidak boleh memberi uang dan penerima tidak boleh minta kepada calon. Makanya calon menyerahkan sumbangan kepada penyelenggara untuk segala aktivitas, baik transport, penginapan, dan lain-lain, uang saku sudah tidak ada," kata Laurens.
"KPK akan bantu kita sepenuhnya mana kala kita datang ke KPK untuk meminta tolong, baik itu untuk komunikasi atau pun untuk monitoring," kata Laurens usai berkonsultasi dengan Komisioner KPK mengenai aturan iuran Rp1 miliar untuk para kandidat ketua umum Partai Golkar di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).
Menurut Laurens sebenarnya KPK tidak punya hak untuk terlibat dalam proses munaslub Partai Golkar.
"Tapi karena calonnya adalah penyelenggara negara, dan pemberi suaranya adalah anggota DPR pusat, daerah dan bupati yang adalah penyelenggara negara juga, maka KPK minta agar harus berhati-hati, makanya dilarang (iuran Rp1 miliar)," katanya.
Menurut Laurens sebenarnya semangat untuk mengumpulkan uang Rp1 miliar dari setiap calon ketua umum Golkar untuk menghapus money politics. Tetapi karena ada anjuran dari KPK untuk membatalkan aturan setoran Rp1 miliar, partai siap melaksanakannya.
"Calon tidak boleh memberi uang dan penerima tidak boleh minta kepada calon. Makanya calon menyerahkan sumbangan kepada penyelenggara untuk segala aktivitas, baik transport, penginapan, dan lain-lain, uang saku sudah tidak ada," kata Laurens.
