Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mencabut perizinan pengembang PT. Kapuk Naga Indah kalau tak memenuhi poin yang diminta pemerintah terkait Analisis Dampak Lingkungan proyek reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta.
"Apabila perusahaan tidak menjalankan perintah tersebut, tentu akan ada sanksi lainnya, seperti paling berat bisa saja, pembekuan perizinan dan pencabutan izin tergantung bagaimana pemenuhan kewajiban oleh perusahaan tersebut," ujar Direktur Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani di Pulau C dan D, Rabu (11/5/2016).
Siang tadi, kementerian memasang papan tanda pemberhentian sementara proyek reklamasi Pulau C dan D.
Poin yang harus dipenuhi pengembang ialah melengkapi seluruh dokumen dan izin lingkungan dengan tenggat waktu maksimal 120 hari.
Pengembang juga harus melakukan pemulihan serta pengurugan karena terjadi pendangkalan-pendangkalan di sekitar lokasi C dan D. Kemudian mereka juga harus membuat kanal alur keluar untuk jalan keluar aliran 13 sungai.
"Kita minta pengembang harus melakukan pemulihan serta pengurugan karena terjadi pendangkalan-pendangkalan di sekitar lokasi C dan D. Ini termasuk perusahaan harus membuat kanal alur keluar yang memisahkan antara Pulau C dan D yang berfungsi alur keluar masuk dari pada saluran air dan memperbaiki izin lingkungan," kata dia.
Berdasarkan Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 diputuskan memberikan sanksi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan Kapuk Naga Indah di Pulau 2 B atau C dan pulau 2 A atau D.
Saat ini, pemerintah telah memoratorium 17 pulau buatan di Teluk Jakarta karena ternyata perizinan masih banyak yang bermasalah.
TERPOPULER
