Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan tak ada salahnya apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perjanjian kontribusi tambahan dengan pengembang menggunakan sistem diskresi.
Menurut Ahok, diskresi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan sah dikeluarkan. Dia menyebut diskresi ini dikeluarkan karena ada kekosongan hukum.
"Di situ kami keluarkan Pergub diskresi untuk kamu bayar dalam bentuk barang salah nggak? Ya nggak dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Ahok juga memastikan tak ada yang salah apabila pengembang reklamasi membayar kontribusi tambahan dalam bentuk barang atau fisik ke pemprov DKI. Yang salah kata Ahok apabila pengembang membayarnya langsung ke gubernur.
"Yang salah itu kalau saya bilang 'eh bos dulu kan kamu bayar nih, karena dari Mendagri menghapus, kamu tetap bayar tapi di bawah tangan ke saya' nah itu bukan diskresi tapi gratifikasi dan pemerasan," katanya.
Menurut Ahok, kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diusulkam pemprov DKI ke DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta semua yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
