Jokowi Terima Saran Asosiasi DPRD Kabupaten

Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2016). ‎

‎"Tadi kami juga laporkan soal rencana rakernas (rapat kerja nasional) yang akan dihadiri tidak hanya pimpinan dan anggota DPRD saja, tapi kami akan mengundang seluruh bupati, wali kota untuk duduk rembug nasional dalam rangka rakernas asosiasi yang rencana dilaksanakan bulan Agustus di Pelalawan, Riau. Itu tadi yang kami laporkan kepada bapak Presiden," kata Sekjen Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Agus Solihin.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan beberapa persoalan. Asosiasi menyarankan kepada Presiden agar ketika meminta masukan dari daerah, jangan hanya mengundang pejabat daerah, namun juga pimpinan DPRD kabupaten dan kota serta provinsi. Sebab, kalau hanya minta masukan bupati dan wali kota, nanti gubernur tidak akan mendapatkan arahan dari Presiden secara utuh.

"Selama ini Presiden itu ketika meminta masukan dari daerah hanya mengundang para Bupati/Wali Kota. Kami atas nama Adkasi mengusulkan kalau bisa meminta masukan dari daerah undang juga para pimpinan DPRD seluruh Indonesia.‎ Karena kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kamilah yang menjadi ujung tombak masyarakat di daerah," ujar dia.

Setelah mendengar pemaparan asosiasi, kata Agus, Presiden Jokowi setuju dan nanti akan mengundang pimpinan ‎DPRD untuk meminta masukan mengenai penyelesaian permasalahan pembangunan. Rencananya, pertemuan akan dilaksanakan pada November.

"Jadi ini sudah diapresiasi oleh Presiden dan insya Allah pimpinan DPRD seluruh Indonesia akan diminta masukan tentang pembangunan nasional tentang program yang selama ini digulirkan oleh pemerintah pusat dengan mengundang kami seluruh pimpinan DPRD. Baik DPRD kabupaten maupun kota yang akan diselenggarakan di Bogor pada September nanti," tutur dia.

Dalam pertemuan tadi, Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP.