Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tak akan kampanye menjelang pilkada Jakarta kalau diwajibkan KPUD untuk cuti kerja. Periode kampanye dimulai 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.
"Makanya saya bilang, kalau nggak mau kampanye boleh nggak? Kan itu diatur ditafsirkan kalau kamu mau kampanye, harus cuti, dan cutinya nggak boleh on off - on off. Kita mau jaga APBD, kalau boleh saya lebih pilih tidak kampanye daripada cuti," ujar Ahok usai menghadiri acara di Jakarta Convention Center, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Ahok mengatakan pejabat diwajibkan cuti saat kampanye agar tak memakai fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik.
"Saya berpikir itu kan juga satu opsi yang sebetulnya kekhawatiran orang. Namanya juga petahana ya nggak? Dulu kan kalau mau ikut kampanye harus cuti takut dia pakai fasilitas, dipaksa cuti terus," kata dia.
Menurut ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2015, calon gubernur wajib mengikuti masa kampanye dan harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara.
Ahok khawatir kalau mengambil cuti kerja, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2017 bermasalah karena dipegang oleh pelaksana tugas gubernur.
"Makanya kalau saya bisa pilih, saya pilih tidak kampanye. Sekarang kalau bahas APBD 2017, kalau datang pelaksana tugas kalau dia nggak jujur atau kalau dia jujur, tapi nggak berani melawan DPRD bagaimana?" kata Ahok.
"Misalnya begitu saya masuk lagi yang disusun kacau balau. Saya bisa pakai duit itu nggak? Pasti saya silpakan (sisa lebih pengguna anggaran), kalau saya silpakan dibuat APBD perubahan, kalau saya tidak terpilih keburu berhenti saya Oktober 2017," Ahok menambahkan.
