Suara.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan perihal isu penghapusan satuan teritorial setingkat Koramil. Isu tersebut, katanya, baru sebatas masukan yang muncul dari kajian akademik.
"Saya mau meluruskan isu yang ada, kita sering sekali bersiliweran isu, gosip. Pertama, soal satuan teritorial, perlu saya tegaskan bahwa saya berkeyakinan satuan teritorial itu tetap dan sangat penting dipertahankan keberadaannya sebagai deteksi dini ancaman, gangguan keamanan pada negara kita," kata Jokowi ketika menghadiri acara buka puasa bersama di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Dia mengungkapkan adanya kajian akademik mengenai keberadaan satuan teritorial di TNI yang tidak efektif dan banyak menghabiskan anggaran negara. Dari situlah kemudian muncul isu reformasi TNI dengan menghapuskan satuan teritorial.
"Memang ada kajian akademik sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Saya memilih mempertahankan satuan teritorial TNI," ujar dia.
Isu kedua yang dijelaskan Jokowi ialah mengenai permintaan maaf negara terhadap Partai Komunis Indonesia. Jokowi menegaskan tidak ada rencana pemerintah untuk meminta maaf kepada mereka.
"Tahun lalu sudah saya sampaikan, tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya minta maaf pada PKI. Sebetulnya ini sudah berkali-kali saya sampaikan, ke PP Muhammadiyah sudah saya sampaikan, ketemu PBNU saya sampaikan, terutama saat Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya tahun lalu. Tapi ada yang goreng-goreng sehingga muncul isu. Jangan didengarkan, tidak akan minta maaf pada PKI," tutur dia.
"Yang penting bagaimana melangkah ke depan. Tidak dipungkiri ada masa kelam, agar menyongsong masa depan lebih baik dan peristiwa tidak terjadi lagi, maka kita harus jadi bangsa yang siap kompetisi," Jokowi menambahkan.
