Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dihari pertama masuk kerja pasca-libur lebaran 2016 melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak dilakukan di sejumlah bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sidak dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS Pemprov DKI Jakarta. Dalam sidak tersebut, Djarot menemukan ada surat sakit oknum PNS DKI yang mencurigakan. Hal ini ditemui ketika ia menyambangi bagian Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.
"Ini surat sakit? Yang ini, saya nggak percaya. Masa buat surat sakitnya sebelum tanggal hari ini," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Djarot heran, dalam surat sakit, izin tertulis dari tanggal 11-12 Juli 2016. Namun pembuatan surat dilakukan pada tanggal 9 Juli 2016.
Djarot langsung meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika untuk memeriksa oknum PNS tersebut.
"Masa bikinnya tanggal 9 Juli. Saya nggak percaya surat yang ini Pak (Agus)," kata Djarot.
Sementara itu Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi menerangkan ada 153 pegawai yang bekerja mengurusi anggota dewan. Satu orang diantaranya izin cuti dan dua mengajukan surat sakit.
Mantan Wali Kota Blitar ini juga menyoal jumlah PNS gemuk di sekretaris dewan.
"Saya minta ini dievaluasi dan dilakukan perampingan. Supaya semuanya lebih efektif. Masa 153 PNS, dewannya saja cuma 106," katanya.
Diketahui, total keseluruhan PNS DKI yang terlambat masuk ngantor hari ini sebanyak 1.733 orang, PNS yang datang tepat waktu ada 32.108, sedangkan pegawai yang tidak masuk sebanyak 6.072.
Namun Djarot menerangkan bukan berarti PNS DKI yang bolos kerja mencapa 6.072 orang. Sebab ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mesin absensinya mengalami masalah jaringan atau offline sebanyak 1.217.
"Tapi belum tentu mereka nggak bisa masuk. Mereka bisa saja masuk tapi karena ini sistem offline sehingga yang tidak hadir tercatat 6.072 pegawai, bisa saja kurang," kata Djarot.
"Kita lagi cek. Termasuk sekolahan. Kalau offline di sekolahan agak dimaklumi karena sekolah lagi libur. Tapi kalau offline itu ditempat pelayanan kayak kantor kelurahan, puskesmas kecamatan ini prlu didalami kenapa offline," Djarot menambahkan.
