Turki Berlakukan Darurat Militer

Suara.com - Turki dinyatakan dalam kondisi darurat militer dan negeri itu kini dipimpin oleh "dewan perdamaian", demikian diumumkan stasiun televisi pemerintah, TRT pada Jumat malam (15/7/2016).

Pengumuman itu dibacakan oleh pembawa berita TRT di tengah laporan bahwa militer telah menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Dalam pernyataanya itu militer mengatakan bahwa undang-undang demokratis dan sekuler di Turki telah dikikis oleh rezim Erdogan yang berkuasa sejak 2003. Militer akan mempersiapkan konstitusi baru dan keamanan seluruh rakyat Turki akan dijamin.

Sebelumnya dilaporkan bahwa militer mengklaim telah berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Erdogan dan kini telah menangkap serta menahan para jenderal pemimpin angkatan bersenjata Turki di ibu kota Ankara.

Tayangan di saluran-saluran televisi Turki menunjukkan kendaraan-kendaraan militer memblokade jembatan di selat Bosphorus, Istanbul. Tank-tank juga dikerahkan untuk menutup bandar udara di Instanbul.

Pesawat tempur dan helikopter terbang meraung-raung di atas Ankara. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa para tentara telah diterjunkan di kota-kota besar lainnya di negara itu.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dilaporkan dalam keadaan selamat, demikian dikatakan oleh seorang sumber dari kantor kepresidenan. Sumber itu juga mengatakan bahwa kudeta dilancarkan oleh sebagian anggota angkatan bersenjata tak tidak direstui oleh pusat komando.

Sementara itu Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim membantah klaim militer. Ia mengatakan bahwa upaya kudeta bisa digagalkan dan para petugas keamanan telah dikerahkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

"Beberapa orang melakukan tindakan ilegal di luar saluran komando," kata Yildirim seperti yang ditayangkan oleh saluran teleivisi NTV, "Pemerintah yang dipilih rakyat tetap memegang kendali. Pemerintahan ini hanya akan turun jika dikehendaki rakyat."

Adapun kantor berita Dogan melaporkan bahwa markas kepolisian Turki telah memerintahkan seluruh anggotanya untuk bertugas. (Reuters)