REGIONAL:
Suara.com - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar tantang Presiden Joko Widodo merilis nama-nama aparat penegak hukum yang diduga terlibat peredaran narkoba seperti yang pernah disampaikan terpidana mati Freddy Budiman kepadanya.
Haris mencontohkan ketegasan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang merilis 160 nama pejabat dan penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba baru-baru ini. Duterte juga meminta kepada para pejabat tadi segera menyerahkan diri.
Untuk itu, Haris menantang Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Polri untuk mengungkap nama-nama semua bandar narkoba di Indonesia.
"Terlepas dari kontroversinya, sikap Presiden Filipina Duterte adalah sebuah terobosan. Terkait itu, berani nggak BNN, Polri merilis nama-nama bandar besar di Indonesia. Meskipun statusnya masih dalam proses pengejaran," kata Haris kepada wartawan di kantor Sekretariat Nasional Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).
Selama ini, kata Haris, BNN maupun Polri hanya berani merilis nama-nama bandar narkoba yang sudah ditangkap dan dijebloskan ke bui. Menurut Haris, setelah ditangkap, aparat kemudian mengungkapkan jenis-jenis narkoba dan bahayanya namun tak mengungkap siapa bandar besarnya.
Haris berharap Jokowi perlu meniru keberanian Duterte mengungkap ratusan nama pejabat yang terlibat peredaran narkoba di negaranya.
"Saya tantang, berani nggak Presiden merilis nama-nama bandar besar peredaran narkoba di negeri ini. Bukan hanya merilis nama-nama (bandar) yang sudah di dalam penjara. Selama ini Polri dan BNN kan hanya merilis modus transaksi, cara kerjanya, dan bahaya dari jenis narkobanya," ujar dia.
Menurut dia, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di republik ini.
"Saya ingin bilang masyarakat sedang menunggu-nunggu. Ini momentum untuk memberantas peredaran narkoba," tutur dia.
TERPOPULER