Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jangan maju ke bursa pilkada Jakarta periode 2017-2022 bila enggan mengikuti aturan cuti bersama sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat 3 UU tentang Pilkada.
"Kalau nggak mau cuti karena mau kawal APBD, nggak usah nyalon. Kawal saja sampai akhir," kata Edy di DPR, Selasa (9/8/2016).
"Kalau nggak mau cuti karena mau kawal APBD, nggak usah nyalon. Kawal saja sampai akhir," kata Edy di DPR, Selasa (9/8/2016).
Pasal 70 ayat 3 menyebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye, harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
Lukman Edy mengatakan semangat pasal tersebut untuk mengurangi conflict of interest. Penggunaan fasilitas dinas selama masa kampanye, katanya, sulit dikontrol bila petahana tidak cuti.
Lukman Edy mengatakan semangat pasal tersebut untuk mengurangi conflict of interest. Penggunaan fasilitas dinas selama masa kampanye, katanya, sulit dikontrol bila petahana tidak cuti.
"Jadi Ahok salah memandang birokrasi, kalau cuti stop. Itu keliru. Birokrasi akan tetap jalan terus," kata politikus PKB.
Berita tentang peraturan kampanye bagi petahana mencuat setelah Ahok mengajukan judicial review terhadap Pasal 70 ayat 3. Ahok menolak untuk mengambil cuti selama masa kampanye dengan alasan agar tetap dapat mengawasi proses pembahasan RAPBD 2017 sekaligus dapat bekerja untuk menyelesaikan periode terakhir kepemimpinannya.
Ahok menilai kepala daerah bisa disebut melanggar aturan kalau cuti untuk kepentingan politik atau meninggalkan tanggungjawab sebagai pemimpin.
Langkah tersebut kemudian mengundang pro dan kontra.
