Suara.com - Tim Evaluasi Pemberantasan Terorisme yang beranggotakan 13 orang bentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan realitas sosial yang unik di Poso, Sulawesi Tengah. Tim ini mengevaluasi upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam kasus Santoso yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 Polri.
"Hasil kunjungan kami memperoleh secara garis besar yaitu bahwa ada sisa-sisa luka lama yang itu masih tampak sebagai akibat dari konflik horisontal dari masa-masa yang lalu itu. Itu masih tampak," ujar anggota tim 13 Busyro Muqoddas dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).
Itu sebabnya, Komnas HAM berharap aparat dalam menangani kelompok Santoso lebih baik jangan menggunakan cara represif, melainkan lewat persuasif.
"Tim 13 ini sebelum turun ke Poso mempunyai satu konsep, yaitu lebih mengedepankan pendekatan antropologis," kata Busyro
Temuan tim 13, antara lain didasarkan pada keterangan kerabat serta rekan-rekan Santoso.
"Di sana kami berkunjung ke keluarga mereka, misalnya saja ke istri pertamanya Santoso dan Ibu Santoso. Kemudian berkunjung ke ibu dan bapak kandungnya Basri. Kemudian berkunjung juga ke sejumlah korban yang masih hidup yang ada bekas-bekas penyiksaan masa lalu," tutur Busyro.
Selain itu, tim juga berdialog dengan para tokoh masyarakat serta mengunjungi lokasi-lokasi yang selama ini menjadi tempat persembunyian Santoso.
"Bertemu juga dengan tokoh agama dari Protestan maupun Islam dan seterusnya. Sampai juga ke lokasi yang disebut dengan Taman Jeka," kata Busyro.
Dari hasil penelusuran, kesimpulan sementara yang diperoleh tim 13 yaitu adanya kondisi psikologis massa yang kemudian berefek pada tindakan sosial.
Busyro menjelaskan tim 13 menggunakan pendekatan antropologis. Tim turun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat.
"Supaya memperoleh gambaran apa yang sesungguhnya menjadi masalah yang substantif dari rekan-rekan kita atau dari masyarakat Poso. Terutama masyarakat yang mengalami permasalahan permasalahan konflik horizontal pada tahun 1998 bulan Desember dan pada tahun 2007," ujar Busyro.
