Hakim Konstitusi Minta Ahok Sebutkan Kerugiannya dalam Gugatan

Suara.com - Hakim Mahkamah Konstitusional (MK) menilai permohonan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang uji materil Undang-Undang Pilkada perlu diperbaiki. Hakim meminta Ahok menjelaskan lebih rinci mengenai kerugian hak konstitusional dalam permohonan pengujian Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada 2015.

"Hak konstitusional itu apa? Hak yang diatur itu ada dalam undang-undang. Persoalannya bapak tidak menguraikan lebih jauh. Dari ketentuan mana yang dirugikan," kata Majelis Hakim Usman Anwar dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Usman menuturkan, jika Ahok tidak bisa menjelaskan hak konstitusionalnya yang dirugikan, permohonan yang bersangkutan bisa ditolak. ‎Oleh sebab itu, Ahok diminta untuk memperbaiki.

"Kalau Bapak tidak mampu meyakinkan MK atau potensial yang dipastikan akan dirugikan maka permohonan tidak akan diterima, mohon ini diperbaiki ya. ‎Kedua, bapak mesti memisahkan antara alasan kerugian dan alasan bertentangan konstitusional," ujar dia.

Anggota Majelis Hakim, I Gede Dewa Palguna juga meminta Ahok untuk menjelaskan lebih rinci terkait pertentangan antara Pasal 70 ayat (3) dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Hakim, keputusan permohonan ini tergantung kemampuan Ahok dalam meyakinkan bahwa ada kerugian konstitusional yang dialaminya.

"Penting uraikan kerugian konstitusional," tutur Palguna.

Sementara itu, anggota Hakim Aswanto juga meminta Ahok untuk lebih memperjelas permohonannya soal uji pasal 70 ayat (3). Kata Aswanto, Pasal tersebut ada dua poin, yakni poin huruf a terkait cuti dan huruf b terkait penggunaan fasilitas negara.

"Saya belum menangkap uraian, apakah dengan diubahnya permohonan ini akan potensi kerugian konstitusional tidak akan terjadi, belum tertangkap. Kalau diubah sesuai keinginan pemohon, maka pemohon tidak akan lagi mengalami kerugian, harus dielaborasi lagi," kata Aswanto.

Diketahui, Ahok mengajukan uji materiil UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Pasal yang diuji oleh Ahok adalah Pasal 70 ayat (3) pada UU Pilkada yang berbunyi; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, ‎(a) menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan (b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya.

Pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.