Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan munculnya isu SARA di tengah acara Lebaran Betawi yang diselenggarakan Badan Musyawarah Betawi belum lama ini. Isu muncul ialah Bamus menginginkan gubernur Jakarta harus orang Betawi asli. Bamus Betawi juga menyodorkan nama-nama putra daerah yang selama ini mereka godok.
"Kemarin di Lebaran Betawi itu tidak bagus itu. Awalnya bagus, tapi ternyata tidak benar. Aku ada di situ. Ya waktu itu gimana, jangan bawa masalah politik praktis. Kalau nggak suka sama orang, gampang, kalau waktu pilgub jangan dipilih," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Djarot mengatakan seharusnya Bamus netral dan fokus untuk melestarikan budaya Betawi. Bamus seharusnya jangan masuk ke ranah politik. Gara-gara sikap Bamus Betawi, muncul rencana pemerintah untuk menghentikan hibah kepada ormas tersebut.
"Tergantung penggunaan manfaat. Kalau untuk pelestarian budaya Betawi betul, bagaimana nilai-nilai kearifan di masyarakat Betawi tumbuh dengan baik, itu harus kita dukung. Tetapi kalau itu untuk kepentingan politik ya bikin partai politik saja," kata dia.
Djarot yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi tidak boleh ada unsur kegiatan politik.
"Boleh tidak di dalam Perda tentang Pelestarian budaya Betawi disebutkan nggak kegiatan politik, nggak ada. Ya nggak? Nggak boleh ada," kata dia.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga kecewa dengan sikap Bamus Betawi.
Ahok menilai Bamus Betawi sudah main politik dan terlibat penyebaran kebencian melalui kegiatan Lebaran Betawi.
TERPOPULER
