Partai Demokrat mengatakan, ada perbedaan antaran zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden keenam RI dengan Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Presiden ketujuh dalam menunjuk menteri.
"Waktu Pak SBY, ada fit and proper test. Semua persyaratan, kesehatan, ada prosedur dan sistemnya. Lain Presiden, lain gayanya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi wartawan, Jumat (9/9/2016).
Dia pun mengatakan, untuk mencegah kasus dwi-kewarganegaraan Arcandra Tahar, Presiden Jokowi pun disarankan melakukan perbaikan dalam hal proses seleksi calon menteri.
"Namun, itu urusan Presiden terpilih. Sebab, kalau hanya masalah administrasi, terlalu kecil, pengelolaan negara, lebih bagus bisa dipercaya rakyat lah," tuturnya.
Dia pun tidak mempermasalahkan bila Presiden Jokowi mengangkat kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM. Urusan menteri, sambungnya, adalah hak prerogatif Presiden. Sehingga, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
"Partai Demokrat juga tak akan intervensi. Tapi kita lihat nanti. Kalau terjadi pelanggaran undang-undang, berbahaya bagi Presiden," kata anggota Komisi I DPR ini.
Diketahui, Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari jabatan Menteri ESDM lantaran dianggap memiliki dwi-kewarganegaraan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM.
Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut telah memulihkan kewarganegaraan Indonesia Arcandra per 1 September lalu.
