Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Muhammad Sidik mengatakan KPUD belum memegang data pemilih yang kini direlokasi Pemerintah Provinsi DKI ke rumah susun dari pemukiman kumuh.
"Calon-calon pemilih yang terkena gusuran atau relokasi, yang dipindahkan ke rusun. Tentu saja KPU sekarang belum punya data itu," kata Sidik di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2016).
Saat ini, petugas KPUD tengah melakukan pemutakhiran data melalui pendataan RT dan RW dan data yang dipegang Kementerian Dalam Negeri.
"Ini sedang kita lakukan pemutakhiran data karena yang kita turunkan ke lapangan itu berbasis TPS, di dalamnya RT/RW. Bisa jadi data yang ada di kami, yang DP4-nya dari Kemendagri, itu data sebelum dilakukan penggusuran atau relokasi," katanya.
Pemuktahiran data dilakukan untuk memastikan data warga tak berbeda-beda.
"Kita akan mau pastikan di lapangan apakah nama-nama di form A KWK yang dipegang PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih), apakah orang-orang itu masih ada di domisilinya. Kalau tidak ada, tentu saja kita akan koordinasi dengan RT/RW. Misalnya kalau di situ sudah dilakukan relokasi dan penggusuran, penduduk di situ dipindahkan ke rumah susun. Kita pastikan rusunnya di mana," kata dia.
"Itu kita pastikan orang itu sudah pindah domisili dan sudah dilengkapi dengan identitasnya, KTP supaya tidak lagi misalnya KTP-nya di alamat berbeda. Yang lebih aman kalau orang itu sudah memegang e-KTP," Sumarno menambahkan.
KPUD intensif berkoordinasi PPDP, RT, RW, kelurahan, Disdukcapil untuk memastikan keberadaan warga.
"Tapi prinsip komprehensif itu selama dia warga DKI, hak konstitusional akan kita akomodir di mana pun dia bertempat tinggal. Dipastikan saja dia akan menggunakan hak pilihnya di TPS mana," Sumarno menambahkan.
