Isu reklamasi Jakarta menjelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017 dinilai pengamat politik akan menjadi salah satu komoditas politik seksi, namun sekaligus berpotensi merugikan masyarakat ibu kota.
"Iya seksi sebagai komoditas politik jelang Pilkada DKI Jakarta bagi para penantang Calon Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Menurut dia, isu reklamasi bisa dipakai lawan politik Ahok untuk menurunkan elektabilitasnya karena sejauh ini Ahok sulit "diserang" dari sisi pelayanan publik, pungutan liar, maupun kinerja pegawai negeri sipil karena sudah mengalami perbaikan.
Karena itu, dia menilai, penolakan terhadap reklamasi merupakan hal yang lumrah. Namun, itu akan menjadi persoalan manakala melibatkan masyarakat kecil.
Pangi memberikan contoh penolakan para nelayan yang tidak dapat dipastikan sebagai murni aspirasi mereka. "Partisipasi kolektif yang dipaksakan menolak dan bukan suara masyarakat sendiri, justru merugikan mereka," katanya.
Senada dengan Pangi, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai isu reklamasi tidak akan mampu mendongkrak elektabilitas penantang Ahok.
Menurut dia, banyak isu krusial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bisa dikedepankan, selain reklamasi. "Misalnya isu pembangunan, normalisasi sungai atau bagaimana supaya Jakarta menjadi bagus, harus ada 'awareness' di situ," ujar Siti.
Dua pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan ini sekaligus menganulir langkah pendahulunya Rizal Ramli.
Belakangan, keputusan Luhut menuai kontroversi.
Sejumlah kalangan menilai reklamasi menjadi salah satu alternatif solusi pengembangan kawasan baru di Jakarta. Pertumbuhan penduduk Jakarta sebesar 1,4 persen atau 135 ribu jiwa per tahun telah membuat beban Jakarta semakin berat.
Kini Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.476 orang per kilometer persegi. Situasi ini membuat Jakarta menghadapi ancaman masalah tata ruang, kemacetan, pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan persoalan sosial lainnya.
Data Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat, reklamasi Teluk Jakarta dapat menyerap setidaknya 20 ribu tenaga kerja. Saat ini tercatat ada 167 perusahaan yang terlibat dalam reklamasi Teluk Jakarta. Masing-masing perusahaan memiliki peranan menciptakan lapangan pekerjaan. (Antara)
