Infografis
Suara.com - Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa Open Government Partnership (OGP). OGP merupakan inisiatif banyak pihak, yang berfokus pada peningkatan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif dalam melayani publik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertekad menerapkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan akuntabilitas pemerintahannya. Untuk mengejar level akuntabilitas paling tinggi dan meraih legitimasi publik secara hakiki, pemerintahan Jokowi menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government (e-Govt), seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system.
Korpri pun menyambut baik semangat Presiden Jokowi ini. Pada era keterbukaan seperti sekarang, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari publik. Desakan masyarakat pun semakin menguatkan adanya transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, dan tata pemerintahan yang semakin baik.
"Korpri mendorong agar para aparatur sipil negara terus beradaptasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi," kata Sekretaris Jenderal DPN Korpri, Bima Haria Wibisana, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Bima, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara, perubahan teknologi informasi (TI) ibarat ombak laut yang bergulung-gulung dan susul menyusul. Sikap bijak aparatur sipil birokrasi untuk menghadapi perubahan itu, menurutnya, bukan dengan berenang melainkan berselancar meniti ombak besar.
"Surf the wave! Ubah proses pelayanan publik dari tradisional menjadi elektronis dan digital. Ini namanya mengubah tantangan menjadi peluang," ujar laki-laki yang karyanya, computer assisted test (CAT) masih digunakan untuk menyaring CPNS di seluruh Indonesia.
Bima mengakui, pemerintah tak memiliki cukup energi bila sendirian membangun transparansi. Publik harus ikut berpartisipasi menguatkan proses transparansi tersebut, misalnya melalui open source, menutupi kebocoran akibat tindakan hacker.
"Saya bersyukur ada open source yang banyak membantu, sehingga semangat gotong royong saling menguatkan dan memperlancar proses pelayanan publik secara elektronik," kata penyandang Masters in Management of Information System (MSIS) dari ChicagoIllinois CIT Department, Amerika Serikat itu.
Korpri Ikut Dongkrak Kinerja Pelayanan Publik
Korpri menurut Bima, juga mendorong kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian dan lembaga terus meningkatkan familiarity index atau indeks keterbiasaan PNS terhadap teknologi informasi, demi mendongkrak kinerja pelayanan publik.
