Suara.com - Selain mengukur tingkat elektabilitas 3 pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022, lembaga survei Populi Center juga melihat respon publik atas berbagai persoalan sosial yang masih ada di Jakarta. Populi mencatat masalah-masalah yang masih jadi persoalan.
Melalui survei yang dilaksanakan pada 25 September sampai 1 Oktober 2016, kepada 600 responden surveyor Populi Center menanyakan persoalan apa yang harus menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta ke depan.
"Jadi dalam kuesioner itu kami menanyakan masalah apa saja yang harus mendapat penanganan prioritas dari Pempro DKI Jakarta," kata peneliti Populi Center, Nona Evita di Komplek Perumahan Bank Mandiri, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (6/10/2016).
Nona menambahkan, mayoritas responden menginginkan agar masalah kemacetan di Jakarta menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022.
"23,8 persen responden menginginkan masalah kemacetan ini diprioritaskan. Kemudian disusul masalah pengangguran sebanyak 18,8 persen responden, disusul lagi masalah kesehatan, khususnya biaya berobat yang mahal, yaitu sebanyak 14,2 persen responden," ujar Nona.
Selain itu, kata Nona, persoalan lainnya ternyata juga tidak kalah penting.
"Masalah bahan pokok yang mahal, ada 12,8 persen responden, biaya pendidikan dasar 9,3 persen, masalah amcaman banjir 83 persen. Tawuran, prostitusi, dan kenalakalan remaja, 5,2 persen, korupsi, Kolusi dan nepotisme, 28 persen," kata Nona.
