Suara.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman tidak mau terlalu jauh mengomentari hasil survei para calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei, seperti Lingkar Survei Indonesia, Media Survei Nasional (Median), dan Populi Center. Arief hanya ingin menegaskan bahwa lembaga survei harus menjamin kredibilitas dalam menjalankan tugasnya.
"Yang kita fokus lembaga survei dipastikan terdaftar atau belum dan tergantung survei itu dilakukan di mana dan KPU jamin lembaga yang kredibel, dan harus tidak berpihak melakukan survei," kata Arief dalam diskusi bertajuk "Perang Survei Pilkada" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016).
Arief pun menghimbau agar masyarakat juga dapat memahami peran lembaga survei sebagai partisipasi politik untuk memberikan informasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipilih pada Pilgub DKI Jakarta.
"Sehingga masyarakat tahu kandidat yang tersedia seperti apa jadi masyarakat cukup mendapatkan informasi dan mereka bisa menilai survei itu bener atau nggak," katanya.
Namun, hal yang tidak boleh dilupakan lembaga survei kata dia adalah agar terbuka terhadap publik tentang metodologi yang digunakannya.
"Dan lembaga survei juga harus terbuka kapan survei dan bagaimana metodologinya, sehingga punya integritas dalam melakukan survei," kata Arif.
